Mahasiswa GMNI Denpasar Mengadu ke DPRD Bali Terkait Kenaikan Harga BBM

Senin, 12 September 2022 19:05 WIB

Share
Mahasiswa GMNI Denpasar Mengadu ke DPRD Bali Terkait Kenaikan Harga BBM
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama menerima audiensi delegasi mahasiswa GMNI Denpasar yang menyalurkan aspirasi terkait kenaikan harga BBM. (FOTO/Bil)

DENPASAR, Bali.poskota.co.id -

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar mendesak DPRD Provinsi Bali untuk mengambil kebijakan alternatif dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mengingat di saat ini ekonomi dan pariwisata Bali sedang dalam tahap pemulihan pasca hantaman pandemi Covid-19.

Hal itu tertuang saat GMNI Denpasar melakukan audensi dengan DPRD Bali, Senin (12/9/2022) siang, di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala, Renon, Denpasar.

Dalam audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, GMNI juga meminta agar DPRD Bali sebagai corong aspirasi masyarakat untuk bersikap satu suara bersama eksekutif dalam hal ini Gubernur Bali untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Selain itu mendorong pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Berbagai hal sudah kami rangkum dan kaji termasuk data dilapangan yang mengatakan masyarakat kita sangat terdampak dengan kenaikan BBM, yang parahnya kenaikan tersebut terjadi saat Bali sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi," ucap Wakabid Politik, Agitasi, dan Propaganda DPC GMNI Denpasar Made Gerry Gunawan.

Menurut aktivis yang juga mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana ini, kebijakan kenaikan ini akan berdampak juga pada inflasi dikemudian hari, situasi tersebut yang membuat pihaknya perlu mendorong legislatif dan eksekutif di Bali mengambil kebijakan alternatif.

"Logika berpikir harus dinamis, kita harus dapat melihat dampak yang terjadi akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut. Data-data telah kita sampaikan dan kita akan lihat serta awasi terus kinerja DPRD Bali. Apabila tidak ada respons dan tidak ada tindak lanjut setelah audiensi ini, kami akan bergerak," tegasnya.

Sementara Kabiro Hukum, Advokasi, dan Kajian Strategis DPC GMNI Denpasar Daffa Dhaifullah menambahkan pihaknya juga menyorot kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dikeluarkan pemerintah pusat, yang dianggap hanyalah solusi penyelesaian masalah dalam jangka pendek. 

"Tetapi mau tidak mau, kebijakan ini telah keluar, maka dari itu kami dari GMNI Denpasar siap mengawal agar penyaluran BLT itu tepat sasaran," ujar Daffa.

Halaman
Reporter: Admin Bali
Editor: Admin Bali
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar