Praktisi Hukum Alumni UGM Sebut Ada Dua Tindak Pidana pada Kasus Jual Beli Proyek di Manggarai

Rabu, 21 September 2022 08:52 WIB

Share
Praktisi Hukum Alumni UGM Sebut Ada Dua Tindak Pidana pada Kasus Jual Beli Proyek di Manggarai
Praktisi Hukum Alumnus UGM, Edi Hardum (Foto ; Pribadi)

RUTENG,Bali.poskota.co.id –

Kasus jual beli proyek di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendapat sorotan publik karena menyeret nama istri Bupati Manggarai, Meldyanti Hagur Nabit. Meldyanti diduga kuat ikut terlibat dalam kasus jual beli proyek sebesar Rp50 juta fee untuk empat paket proyek seperti pengakuan awal Adrianus Fridus, kontraktor asal Kecamatan Lelak, Kabupaten itu.

Meldy Hagur Nabit bahkan dijuluki sebagai "Ratu Kemiri" karena diduga menggunakan kata sandi 50 kilogram kemiri untuk meminta fee proyek APBD II pada tahun 2022 kepada seorang kontraktor bernama Adrianus Fridus melalui Rio Senta. Kini, Meldy telah diperiksa penyidik Tipidkor Polres Manggarai pada Kamis, 15 September lalu setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Kasus tersebut kini menjadi sorotan publik, salah satunya praktisi hukum alumni UGM, Edi Hardum.

Praktisi hukum yang berdarah manggarai itu menilai bahwa kasus jual beli proyek yang sedang hangat di manggarai ini memiliki dua tindak pidana

"Ada dua tindak pidana yang saya lihat dalam kasus ini. Saya tidak sepakat bahwa kasus ini tidak ada tindak pidananya," jelas praktisi hukum alumni UGM, Edi Hardum kepada media ini melalui sambungan telepon pada, Selasa (20/09) siang.

Ia menjelaskan bahwa tindak pidana itu ada hanya saat ini lanjutnya, bagaimana polisi menggali. Pertama menurutnya adalah tindak pidana kolusi. Polisi harus menggunakan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 ayat 2 dalam UU ini menyebutkan, kolusi ada permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara.

"Jadi di sini, penyelenggara negaranya siapa? Istri Bupati bisa. Kemudian yang dirugikan siapa di sini? Karena ada yang mengatakan tidak ada kerugian negaranya. Nah kerugian bagi orang lain, masyarakat? Ini yang harus didefinisikan, kerugiannya itu apa? Yaitu menipu masyarakat itu. Di sini ada unsur barang siapanya siapa," bebernya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa unsur barang siapanya adalah patut diduga Rio, Kontraktor dan Istri Bupati.

"Patut diduga ya, itu untuk unsur barang siapa. Nah, terus unsur melakukan kolusi. Unsur melakukan kolusinya ialah mereka mengadakan pertemuan dan mengatakan janji-janji itu," bebernya lanjut

Halaman
Reporter: Admin Bali
Editor: Admin Bali
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar