Perjuangan Para Nakes Berujung Menelan Pil Pahit

Selasa, 29 November 2022 07:06 WIB

Share
Sekda Mabar, Fransiskus Sales Sodo (memakai peci) didampingi Kabag Humas, Rafael Guntur saat memberikan keterangan Pers (FOTO/Rio/Mas)
Sekda Mabar, Fransiskus Sales Sodo (memakai peci) didampingi Kabag Humas, Rafael Guntur saat memberikan keterangan Pers (FOTO/Rio/Mas)

LABUAN BAJO, baliposkota.co.id –

Perjuangan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) di Kabnupaten Manggarai Barat, menuntut dana jasa pelayanan (Jaspel) selama pandemic covid-19 berakhir dengan menelan pil pahit. Pasalnya, Pemda Mabar sudah final untuk tidak mengeluarkan anggaran untuk membayar Jaspel sebagaimana yang dituntut oleh sejumlah Nakes RSUD Komodo selama ini.

Pemda Mabar melalui Sekda, Fransiskus Sales Sodo menjelaskan bahwa setelah mendapat jawaban surat resmi dari BPKP beberapa waktu lalu, maka Pemda sudah sepakat untuk tidak membayar Jaspel yang dituntut oleh sejumlah Nakes RSUD Komodo.

Hal itu disampaiakn Sekda pada Rabu, 23 November 2022 saat di Kantor Bupati Mabar saat memberikan konfrensi perss.

Ia menjelaskan bahwa Pemda Mabar menerima surat BPKP pada Jumat, 18 November 2022.

"Kami berkewajiban memberikan penjelasan terbuka kepada media sebagi corong masyarakat terkait polemik atau tuntutan teman teman Nakes ini. Saya ingin memberikan gambaran sedikit bagaimana perjalanan tuntutan rekan rekan Nakes terhadap Jaspel," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pada  tahun 2021 pemerintah  pusat sudah mentransfer dana  klaim pengganti biaya pelayanan Covid kepada pemerintah kabupaten Manggarai Barat senilai lebih dari 31 milir. Dana tersebut merupakan dana pengganti biaya pelayanan pengeluaran oleh Pemkab Mabar selama Covid-19.

"Kurang lebih yang diminta Nakes 18 miliar rupiah. Atas permintaan sebagaian Nakes tehadap dana yang telah diklaim kepada pemerintah pusat, Pemkab melakukan pendalaman secara normatif apakah permintaan Nakes bisa dilayani atau tidak. Dalam perjalanan waktu, manajemen RSUD mendapatkan saran dari BPKP agar tuntutan teman teman Nakes jangan dilayani karena bertentangan dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa karena penjelasan lisan BPKP itu merasa belum lengkap, kemudian Pemda Mabar secara resmi bersurat kepada BPKP perihal permohonan penjelasan secara tertulis oleh BPKP soal apa yang menjadi tuntutan para Nakes mengenai Jaspel. 

Sehingga pada 18, November 2022. Pemda Mabar sudah mendapatkan surat yang dikirim BPKP tertanggal 16 November 2022 perihal permohonan arahan.

Halaman
Reporter: Admin Bali
Editor: Admin Bali
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar