Kawal Kebhinekaan Jelang Pemilu, Alumni PT Deklarasikan Forkom Bali Lintas Generasi

Kamis, 12 Januari 2023 09:13 WIB

Share
Puluhan alumni perguruan tinggi mendeklarasikan Forum Kebangsaan Bali Lintas Generasi untuk mengawal Pemilu 2024 di Badung, Bali, Sabtu (7/1/2023). (FOTO/Bil)
Puluhan alumni perguruan tinggi mendeklarasikan Forum Kebangsaan Bali Lintas Generasi untuk mengawal Pemilu 2024 di Badung, Bali, Sabtu (7/1/2023). (FOTO/Bil)

BADUNG,Bali.poskota.co.id -

Puluhan peserta diskusi memenuhi Sanggar Kagama Bali di Jalan Raya Dalung, Sabtu (7/1/2022). Mereka adalah alumni dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Unud Denpasar, Universitas Warmadewa Denpasar, UGM Yogyakarta, ITS Surabaya, Ubaya (Universitas Surabaya), Unwip (Universitas Wijaya Putra) Surabaya, Unair Surabaya, ITB, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Pancasila Jakarta, hingga University of Pennsylvania Amerika Serikat.

Mereka kini bergelut di dunia kerja profesional di Bali, ada pengusaha pariwisata, pemilik hotel, pemilik rumah makan, notaris, pengacara, event organiser, kontraktor, LSM, akademisi, budayawan, seniman, dokter, juga pemilik BPR. Tak ketinggalan pula ada yang dari pemanggku adat di Bali. Sementara dari kalangan mahasiswa, hadir sejumlah aktivis BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Mereka hadir mengikuti diskusi terfokus yang digelar Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bali dengan tema 'Tegak Bersama Menjawab Tantangan Bangsa di Masa Depan'.

Diskusi menghadirkan pemantik, di antaranya akademisi yang juga mantan hakim konstitusi DR Dewa Gde Palguna MHum, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Anak Agung Gede Agung Wedhatama (Petani Muda Keren), Dr I Gusti Rai Putra Wiguna (psikiater), I Ketut Eriadi Ariana SS MHum (pelaku budaya, Jro Penyarikan Batur) dan Ni Luh Rosita Dewi (aktivis BEM Unwar).

Dalam diskusi, Dewa Palguna menyatakan, proses menjadi sebuah bangsa yang dilalui Indonesia memang belum selesai sepenuhnya. Kepentingan-kepentingan berbasis identitas dan kelompok masih sering muncul. “Karena itu dibutuhkan pemimpin yang mampu menjaga agar kehendak untuk bersatu dari bangsa ini tetap hidup. Berdiri di atas kebhinekaan,” ujarnya.

Apalagi kepentingan sempit itu kemudian bertaut dengan situasi kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Menurut akademisi Unud itu, perwujudan negara kebangsaan yang demokratis dan berdasarkan hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup kuat. Namun kultur hukumnya masih sangat lemah. “Itu sebabnya, korupsi sulit diatasi diberantas, meskipun sudah banyak OTT tetapi kurang memberikan efek jera,” katanya.

Sementara Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyatakan, belajar dari masa pandemi Covid-19 dan bencana-bencana yang pernah terjadi sebelumnya, Bali tidak boleh hanya menggantungkan diri kepada pariwisata. “Ibaratnya, janga menaruh telor dalam satu keranjang,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Bali juga harus terintegrasi dengan konsep ‘One Island, One Management’ sehingga dari sembilan kabupaten dan kota di Bali tak harus semuanya dikembangkan ke arah pariwisata. “Pajak hotel dan restoran pun harus dibagi secara adil,” tegasnya.

Dalam konsep ini, konektivitas antara pariwisata dengan pertanian menjadi sangat penting dan saling membutuhkan. Ia juga mengusulkan agar Bali lebih dikembangkan sebagai tourism hub sehingga bisa bersinergi dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Halaman
Reporter: Admin Bali
Editor: Admin Bali
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar