Tidak Aspiratif, DPRD dan Pemerintah Manggarai Barat dinilai Bekerja Untuk Kepentingan Pribadi

Rabu, 18 Januari 2023 20:13 WIB

Share
Salah satu suasana sidang para anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) beberapa waktu silam. (FOTO/Ist/Bil)
Salah satu suasana sidang para anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) beberapa waktu silam. (FOTO/Ist/Bil)

LABUAN BAJO, bali.poskota.co.id –

Mantan anggota DPRD Mabar Markus Manggut menyoroti kinerja DPRD Mabar dibawa pimpinan Martinus Mitar yang selama ini tidak menjalankan fungsi kontrol dengan benar dalam hal pengawasan kebijakan pemerintah Manggarai Barat yang dinilai sangat tidak pro rakyat.

Markus Manggut melihat bahwa DPRD Mabar selama ini bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hal itu disampaikan Markus Manggut pada Sabtu, 14 Januari 2023.

Markus Manggut bahkan melihat DPRD Mabar dan Pemerintan bersekongkol dalam membuat kebijakan. Ia menjelaskan bahwa ada satu kejadian dimana ketika masyarakat Golo Mori datang ke lembaga Dewan tahun lalu untuk menyampaikan aspirasi soal nilai NJOP yang terlalu tinggi di Golo Mori.

Waktu itu masyarakat Golo Mori memang dipersilahkan masuk kedalam rungan rapat. Demikianpun anggota Dewan yang hadir ikut masuk. Yang menjadi kekecewaannya justru di ruangan rapat, Ketua DPRD Mabar, Martinus Mitar tidak memberikan ruang kepada masyarakat Golo Mori dan anggota DPRD yang hadir untuk membahas apa yang menjadi keberatan masyarakat soal kebijakan Bupati Edi Endi akan tingginya NJOP.

Ia menjelaskan bahwa ketua DPRD Mabar tidak membuka ruang diskusi malah langsung mengetok palu dan rapat selesai. "Itulah karena ketua DPRD nya dari Nasdem dan Bupatinya juga dari Nasdem ya saling melindungi. Ini suatu kebodohan ya," ujarnya. "Mereka ini (DPR dan Pemerintah) bekerja sama, kita lihat mereka naikan tunjangan sementara ekonomi masyarakat sangat susah," ujarnya

Naiknya tunjangan DPR dan Pemerintah justeru dinilainya sebagai hasil kompromi diruang gelap. Tidak heran jika DPRD Mabar selama ini tidak menjalankan fungsinya dan justeru jauh dari harapan rakyat. "Mereka itu wakil rakyat seharunya mereka menyampaikan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Markus membandingkan kinerja anggota Dewan dijamanya dengan yang ada sekarang sangat berbeda. "Kalau (DPRD) dijamanya kami dulu itu (kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat) tidak boleh. Kita ngotot itu tolak. Tapi sekarang itu sangat beda sekali," ujarnya. (*/Rio)

Reporter: Admin Bali
Editor: Admin Bali
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar